| Kota Daeng masih saja tak berpredikat kota bersih. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI tidak menganugerahi kota Makassar Piala Adipura 2022.
Ada apa gerangan?
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) berdalih, kinerja bawahannya yang kurang optimal.
Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) yang Danny Pomanto persoalkan.
"Dulu gayanya begitu DLHD, bagaimana caranya, makanya kenapa saya ganti itu DLHD, saya kan sudah bilang kinerjanya paling rendah, jadi saya tidak kaget ji tidak dapat Adipura," kata Danny Pomanto dikutip dari tribun-timur.com, Rabu (1/3/2023).
Baca artikel lengkap di https://jejakfakta.com/read/1808/makassar-tak-dapat-predikat-kota-bersih-sudah-5-tahun-gagal-raih-piala-adipura |
158 |
352 |
| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai Pemkot Makassar tidak mempunyai strategi dalam mengurus sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Sampah di lokasi tersebut kini sudah over kapasitas dan tanpa pengolahan.
"Sepertinya dinas lingkungan hidup Kota Makassar, tidak punya gagasan dan strategi penanganan sampah di Kota Makassar," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin kepada detikSulsel, Rabu (8/3/2023).
Amin mengatakan, volume sampah di TPA Antang terus meningkat lantaran lemahnya penanganan dari Pemkot Makassar. Lembaga eksternal yang diberi kepercayaan dalam menangani sampah Makassar tidak menunjukkan progress yang signifikan.
Baca artikel lengkap di https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sulsel/berita/d-6608292/walhi-nilai-pemkot-makassar-tak-punya-strategi-urus-tpa-antang-over-kapasitas/amp |
59 |
163 |
| Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) memeriksa Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, terkait kasus dugaan korupsi PDAM Makassar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi yang dikonfirmasi KOMPAS.com membenarkan perihal pemeriksaan tersebut.
"Iya penyidik Bidang Pidsus Kejati Sulsel hari ini memanggil Pak Danny sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun 2017 sampai dengan 2019," katanya.
Baca artikel lengkap di https://makassar.kompas.com/read/2023/04/13/125320478/wali-kota-makassar-diperiksa-kejati-sulsel-terkait-kasus-dugaan-korupsi |
184 |
504 |
| Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib menyerahkan ke Pemkot Makassar terkait dengan evaluasi organisasi massa (Ormas) Batalyon 120 (B120).
Menurutnya, Pemkot Makassar dan Kemenkumham Sulsel yang mempunyai kewenangan untuk membubarkan B120.
"Jadi begini tentunya dalam hal organisasi masyarakat, tentunya ada yang punya kewenangan, dari pemerintah daerah, kemenkumham yang mengeluarkan izin. Tentunya kita akan memberikan masukan apabila melalukan penyimpangan-penyimpangan kita akan memberikan masukkan," kata Ngajib kepada awak media, Sabtu (29/4/2023).
Baca artikel lengkap di https://caritau.com/post/kerap-terlibat-aksi-kriminal-kapolrestabes-makassar-serahkan-ke-pemerintah-daerah-soal-evaluasi-ormas-b120 |
36 |
162 |